Pemilihan umum di Jepang

Jepang
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jepang
Konstitusi Konstitusi Jepang Sejarah Hukum
Monarki Kaisar (daftar) Akihito Putra Mahkota Naruhito Istana Kaisar Badan Rumah Tangga Kekaisaran
Badan legislatif Parlemen Jepang Dewan Perwakilan Rakyat Ketua Tadamori Ōshima Wakil Ketua Hirotaka Akamatsu Majelis Tinggi Presiden Chuichi Date Wakil Presiden Akira Gunji Pemimpin Oposisi Yukio Edano
Eksekutif Perdana Menteri (daftar) Shinzō Abe Wakil Perdana Menteri Tarō Asō Pemerintah Kabinet Kementerian Lembaga Administrasi
Sistem hukum Ketua (daftar) Naoto Ōtani Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual
Pembagian administratif Prefektur Gubernur (daftar) Subprefektur Distrik Kotamadya Kelurahan
Pemilihan umum Dewan Penasihat 2007 2010 2013 2016 Dewan Perwakilan Rakyat 2009 2012 2014 2017 Pemilihan umum selanjutnya
Partai politik Demokratik Liberal Demokratik Konstitusional Komeito Nippon Ishin no Kai Komunis Demokrat Sosial
Hubungan luar negeri Hubungan luar negeri
Topik terkait Kepolisian Nasional Pengawal Kekaisaran Tim Penyerangan Khusus Tim Investigasi Khusus Pasukan Bela Diri Udara Darat Air
Negara lainnya Atlas
l b s

Proses politik Jepang memiliki tiga jenis pemilihan: pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat diadakan setiap empat tahun (kecuali majelis rendah dibubarkan lebih awal), pemilihan untuk Dewan Penasihat diadakan setiap tiga tahun untuk memilih setengah dari anggotanya,^[1] dan pemilihan lokal diadakan setiap empat tahun untuk kantor di prefektur dan munisipalitas.^[2] Pemilihan diawasi oleh Komisi Administrasi Pemilihan di setiap tingkat administratif di bawah arahan umum Dewan Manajemen Pemilihan Pusat, sebuah lembaga khusus yang melekat pada Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (MIC). Usia pemilih minimum dalam sistem pemilihan non-wajib Jepang dikurangi dari dua puluh menjadi delapan belas tahun pada Juni 2016.^[3][4] Pemilih harus memenuhi persyaratan tinggal tiga bulan sebelum diizinkan untuk memberikan suara.^[5]

Bagi mereka yang mencari jabatan, ada dua set persyaratan usia: usia dua puluh lima tahun untuk masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagian besar jabatan lokal, dan usia tiga puluh tahun untuk masuk ke Dewan Penasihat dan kegubernuran prefektur.^[6] Setiap deposit untuk pencalonan untuk pemilihan nasional adalah 3 juta yen (sekitar 27 ribu dolar) untuk konstituensi satu kursi dan 6 juta yen (sekitar 54 ribu dolar) untuk perwakilan proporsional.

1. ^ "The Government of Modern Japan: Elections | Asia for Educators | Columbia University". afe.easia.columbia.edu. Diakses tanggal 2021-08-09. 
2. ^ "総務省｜選挙の種類". 総務省 (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2021-08-09. 
3. ^ "Diet enacts law lowering voting age to 18 from 20". The Japan Times. 
4. ^ "Public Offices Election Act amended to reduce the voting age to 18 | Liberal Democratic Party of Japan". www.jimin.jp. Diakses tanggal 2021-08-09. 
5. ^ "Japan:Public Offices Election Act (2016) —". aceproject.org. Diakses tanggal 2021-08-09. 
6. ^ "Japan:Public Offices Election Act (2016) —". aceproject.org. Diakses tanggal 2021-08-09.